BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Slider

pemerintahan

Second Slider

pemerintahan

BERITA BARU

pemerintahan/block-5

BERITA PILIHAN

pemerintahan/block-3

NEW UPDATE

pemerintahan/block-3

Latest Articles

Sekda Deden di RUPS Tahunan: Bank Banten Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Banten, Di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa, (28/04/2026).


Sekretaris Daerah (Sekda) Deden Apriandi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung berbagai langkah strategis yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (28/4/2026).


Ada lima agenda utama yang dibahas dalam RUPS tersebut. Pertama, persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan manajemen dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan tahun buku 2025.


Lalu, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025, penunjukkan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dan VII Perseroan, dan terakhir penetapan remunerasi pengurus perseroan.


Menurut Deden, RUPS ini merupakan momentum penting dari agenda penguatan kelembagaan dan transformasi Bank Banten serta mengevaluasi kinerja satu tahun ke belakang. Sekaligus untuk merumuskan arah kebijakan masa depan perseroan yang lebih kokoh.


“Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemprov Banten memandang Bank Banten bukan sekadar entitas bisnis komersial, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif,” katanya.


Deden juga memastikan Bank Banten tidak hanya bertahan, tetapi berkembang sebagai instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Banten.


“Untuk itu, kami mengajak seluruh pemegang saham untuk bersama-sama memberikan persetujuan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang dibahas dalam RUPS tahunan ini,” katanya.


Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami menambahkan, RUPS ini dilaksanakan dalam kondisi kinerja perseroan yang terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, dari 2023 hingga 2025, Bank Banten berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan, yang diikuti dengan perbaikan berbagai indikator keuangan serta penguatan fundamental usaha.


“Capaian ini merupakan hasil dari kerja bersama seluruh insan Bank Banten, dukungan pemegang saham, serta kepercayaan para pemangku kepentingan,” katanya.


Di sisi bisnis dan layanan pemerintah daerah, pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga saat ini telah dipercayakan kepada Bank Banten oleh beberapa pemerintah daerah seperti Pemprov Banten, Pemkab Lebak, Pemkot Serang, Pemkab Pandeglang, dan Pemkab Serang. Sementara itu, untuk pemerintah lainnya, proses menuju pengelolaan RKUD terus berjalan.


“Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman serta penguatan kerja sama layanan perbankan, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujarnya.


(Adv).

Tinawati Andra Soni Puji Dekra Fest 2026 di Tangerang: Kolaborasi untuk UMKM Banten

Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Menyerahkan Hadiah Kepada Pemenang Lomba Fasion Show, Di Festival Dekra Fest 2026.


Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni mengapresiasi penyelenggaraan Dekra Fest 2026 yang digelar oleh Dekranasda Kabupaten Tangerang. Festival ini diselenggarakan agar ada kolaborasi antara UMKM dengan berbagai sektor ekonomi kreatif. 


"Acaranya berlangsung dengan sungguh luar biasa, ada pameran ekonomi kreatif juga ada launching baju batik Dekranasda Kabupaten Tangerang," kata Tinawati di Lobi Mal Ciputra Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/4/2026).


Menurut Tinawati, dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif masyarakat Banten, Dekranasda  akan melakukan kolaborasi dengan delapan Dekranasda kabupaten dan kota untuk meningkatkan produktivitas serta memperluas kegiatan UMKM.


Kabupaten Tangerang, menurutnya merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang menempati posisi tiga besar. Hal tersebut menjadi energi positif, khususnya bagi pengembangan Dekranasda.


Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan, Dekra Fest 2026 digelar selama enam hari dengan berbagai kegiatan yang menampilkan potensi daerah mulai dari 28 April hingga 3 Mei 2026. Kegiatan tersebut meliputi lomba tarian anak sekolah, lomba desain batik, serta lomba fashion show yang diikuti perwakilan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tangerang.


Salah satu yang menjadi sorotan adalah kerajinan topi bambu. Produk ini akan menjadi salah satu fokus dalam pengembangan aktivitas usaha masyarakat di Kabupaten Tangerang.


“Mudah-mudahan dengan acara selama enam hari ini memberikan kontribusi terhadap aktivitas usaha masyarakat Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan potensi lokal untuk kerajinan baik kerajinan baju, sepatu, dan kerajinan lainnya,” katanya.


(Adv).

Wagub Dimyati: MBG Harus Berorientasi Sosial Bukan Bisnis

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Memaparkan MBG Merupakan Program Strategis Nasional.


Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional dengan dampak besar bagi masyarakat. Pelaksanaan programnya berbasis sosial dan memberikan kebermanfaatan bagi  masyarakat serta bukan berorientasi bisnis.


"Kita berharap orientasinya tetap sosial. Kalau mengarah ke bisnis, ini yang harus diwaspadai,” kata Dimyati usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Standar Gizi, Keamanan Pangan, dan Penerima Manfaat dalam Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Banten di Aula DPUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/4/2026).


Pogram tersebut juga memiliki dampak multiplier effect yang signifikan, sehingga perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. Oleh sebab itu, penting menjaga orientasi program tetap pada tujuan dan harapan dalam upaya pemenuhan gizi anak Indonesia.


“Kami mendukung program ini dan juga harus ikut mengawasi kegiatan yang ada, sehingga program ini bisa berjalan sesuai harapan Bapak Presiden,” ungkap Dimyati.


Selain itu, Dimyati juga menyoroti implementasi program di sejumlah lokasi yang telah menunjukkan hasil positif, bahkan dengan kualitas makanan yang baik. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada anggapan bahwa seluruh pelaksanaan program masih kurang optimal.


Lantas, Dimyati mendorong adanya pemetaan wilayah berbasis potensi. Misalnya sentra pengembangan produksi sayuran, peternakan atau komoditi lainnya di tingkat kecamatan untuk mendukung rantai pasok sekaligus mengantisipasi inflasi.


Namun demikian, Dimyati mengingatkan kepada seluruh pelaksanaan program MBG harus tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan. “Ini kan makan bergizi, jadi protein dan kandungan gizinya harus sesuai standar. Perhitungan itu menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.


Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Dadang Hendrayuda menyampaikan, MBG bukan hanya menjadi tugas Badan Gizi Nasional, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.


Dadang menjelaskan, penguatan kolaborasi lintas sektor telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang melibatkan kementerian, pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten dan kota.


“Kalau semua berpikir seperti itu, saya pikir hasilnya akan lebih optimal,” ujarnya.


Dadang juga menjelaskan, di Provinsi Banten saat ini telah terdapat sekitar 1.084 SPPG yang beroperasi dan melayani kurang lebih 2,9 juta penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama oleh masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah agar program berjalan sesuai tujuan.


Lebih lanjut, Dadang menambahkan kualitas program MBG sangat ditentukan oleh standar dapur serta bahan baku yang digunakan, yang harus memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan.


“Ini bukan hanya makan kenyang, tetapi makan bergizi. Karbohidrat, protein, dan serat harus dihitung sesuai standar,” katanya.


Pada kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan perhatian khusus terhadap pengembangan SPPG di wilayah 3T di Banten, khususnya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan sebanyak 131 unit.


Menurutnya, wilayah tersebut menjadi prioritas karena karakteristik jumlah penduduk serta cakupan penerima manfaat yang tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia.


“Harapannya, dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyiapan rantai pasok, program ini dapat berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas,” pungkasnya.


(Adv).

Wagub Dimyati: Penanaman Mangrove Jadi Kunci Lindungi Pesisir

Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, Hadiri Kegiatan Penanaman 1.000 Mangrove, Dalam Rangka Mendukung Indonesia ASRI, Di Kecamatan Cintangkil, Kota Cilegon, Jumat (24/04/2026).


Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, penanaman pohon mangrove memberikan manfaat besar terhadap lingkungan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sangat mendukung penanaman pohon mangrove untuk kelestarian lingkungan, khususnya pesisir. 


“Manfaat mangrove besar sekali, bisa menahan abrasi, bisa menahan air,” ucap Dimyati saat menghadiri acara Penanaman 1.000 Mangrove Dalam Rangka Mendukung Indonesia ASRI di Krakatau Chandra Energi Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Jumat (24/4/2026).


Menurutnya, pohon mangrove bermanfaat dalam menjaga ekosistem lingkungan pesisir pantai aman dan mampu menyerap karbon. “Untuk Kota Cilegon sangat bagus untuk menyerap karbon di udara,” ucap Dimyati. 


Kapolda Banten Irjen. Pol. Hengki mengatakan, penanaman mangrove merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto di Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Kabupaten Bogor. Arahannya adalah pelestarian lingkungan melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat Resik, dan Indah (ASRI). 



Kapolda Banten juga mengungkapkan bahwa kepolisian didukung banyak pihak telah melakukan penanaman pohon di Situ Arum, Tegal Maja, dan Cisaat. Kegiatan tidak menggunakan APBN atau APBD, tetapi sumbangan dari para dermawan. 


“Gerakan Indonesia ASRI harus kita dukung,” tambahnya.


Sementara itu, dalam laporannya, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengatakan, Polri hadir dalam menjaga alam. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari pelestarian lingkungan dan kepedulian pada perlindungan pesisir. 


“Kita peduli pada pelestarian pesisir. Luasan tanam mencapai satu hektar di Krakatau Chandra Energi. Semoga pohon mangrove yang kita tanam hari ini bisa tumbuh besar dan memberikan manfaat,” ujarnya.


(ADV).

Buka Musrenbang, Gubernur Andra Soni Minta Pelibatan Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan

Gubernur Banten Andra Soni, Membuka Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2027.


Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2027, merupakan forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia meminta musyawarah ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.


“Alhamdulillah, hari ini Bappeda Provinsi Banten melaksanakan Musrenbang RKPD 2027 yang dihadiri oleh seluruh stakeholders. Kami harap dapat menghasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Andra Soni usai membuka Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2027 digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (23/4/2026).


Andra Soni menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 nantinya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui forum ini, diharapkan mampu menghasilkan rumusan pembangunan yang disepakati bersama pemerintah kabupaten, kota dan seluruh pihak terkait.


“Sesuai dengan RPJMD yang telah kita susun, ini akan dibahas kesepakatan-kesepakatan dengan kabupaten, kota dan seluruh pihak tentang RKPD 2027,” katanya.


Andra Soni berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Banten ke depan.


“Semoga kegiatan ini mendapatkan hasil yang baik, perencanaan yang baik untuk pembangunan Provinsi Banten ke depan,” imbuhnya.


Terkait fokus pembangunan tahun 2027, Andra Soni menegaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD tetap konsisten dari tahun ke tahun, dengan penajaman pada indikator dan target yang telah disepakati bersama.


“Di RPJMD ini sudah sama, kita tetap dari tahun ke tahun, cuma indikatornya yang menjadi pembeda dan ada target-target yang telah disepakati bersama DPRD. Salah satunya adalah terkait dengan mengurangi disparitas wilayah,” jelasnya.


Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan secara agregat.


“Selama ini kabupaten dan kota telah memberikan kontribusi besar kepada Pemprov Banten. Yang saya ajak adalah bagaimana perangkat Pemprov Banten semakin dekat, semakin erat, dan semakin berkolaborasi dengan kabupaten dan kota agar agregatnya semakin tinggi,” tegasnya.



Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang sebagai fondasi kemajuan daerah. Ia mengutip pemikiran tokoh bangsa bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merencanakan masa depannya dengan baik.


Musrenbang menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, khususnya dalam RKPD Tahun Anggaran 2027.


“Ketahanan daerah menjadi bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, diperlukan sinkronisasi dan sinergitas dalam rangka menyukseskan program nasional melalui RPJMN, RPJMD, hingga implementasinya dalam RKPD,” ujar Fahmi.


Selanjutnya, Fahmi Hakim juga menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung penuh kebijakan pembangunan daerah melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, khususnya dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Banten yang selaras dengan prioritas nasional.


Lebih lanjut, Fahmi Hakim menuturkan terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan.


Selain itu, ia mendorong penguatan sektor UMKM, investasi industri, pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.


“Kami berharap sinergitas antara pemerintah provinsi,  kabupaten, dan kota terus diperkuat agar pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal dan merata,” katanya.


Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso menyampaikan pelaksanaan Musrenbang sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan nasional melalui sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah.


Babar menjelaskan, Musrenbang Provinsi Banten tersebut menjadi dasar penyusunan RKPD 2027. Dimana sebelumnya telah didahului oleh pelaksanaan Musrenbang di delapan kabupaten/kota.


“Tujuan utama Musrenbang provinsi adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah tahun 2027, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta program, kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja, dan lokasi kegiatan,” pungkasnya.


Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2027 dihadiri unsur Forkopimda, Anggota DPRD Provinsi Banten, Bupati, Wali Kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal kementerian, lembaga, perguruan tinggi, perangkat daerah, serta perwakilan dunia usaha, media, dan tokoh masyarakat.


(ADV).

Gubernur Andra Soni Lepas Jemaah Haji dari Kloter Kabupaten Serang

Gubernur Banten Andra Soni, Secara Langsung Melepas Keberangkatan Jemaah Haji Keloter 3 Kabupaten Serang.


Gubernur Banten Andra Soni melepas keberangkatan jemaah haji kloter 3 Kabupaten Serang di Halaman Pendopo Bupati Serang Jalan Veteran, Kota Serang, Kamis (23/4/2026). Sebanyak 392 jemaah dan 9 petugas haji kloter 3 diberangkatkan menuju Embarkasi Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten.


“Kami melepas bapak dan ibu jemaah haji dengan senang, bahagia, dan doa agar berangkat dan pulang dengan selamat,” ucap Andra Soni.


“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga mendoakan, semoga bapak dan ibu menjadi haji yang mabrur,” tambahnya.


Menurut Andra Soni, masyarakat Banten perlu bersyukur karena mulai tahun ini jemaah haji diberangkatkan dari Embarkasi Cipondoh, Kota Tangerang. “Cukup keluar tol di Kebon Nanas, bisa nengok saudara yang berangkat haji di Embarkasi Cipondoh, Kota Tangerang,” ucapnya.


Andra Soni juga berharap para jemaah haji mendoakan dirinya agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan keselamatan dalam melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat Banten.


Hal senada juga diungkap Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. “Hari ini adalah hari istimewa, hari yang membahagiakan,” ucapnya.


“Selamat bapak dan ibu telah mendapatkan panggilan menunaikan rukun Islam kelima,” ujarnya. 


Menurutnya, ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. “Taati peraturan, jaga kesehatan, dan fisik karena menguras tenaga dan perbedaan iklim,” katanya. 


“Agar saat puncak haji bisa menjalani wukuf dengan baik. Jaga akhlakul karimah, kompak, tolong-menolong dan saling mendoakan,” tambahnya.


Zakiyah juga berpesan kepada para petugas haji untuk membantu dan melayani semua jamaah haji dengan cepat dan prima.


Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Banten Syamsudin mengatakan, pada Tahun 2026 jemaah haji asal Kabupaten Serang sebanyak 1.201 orang. “Terbagi dalam empat kloter," ucapnya.


“Kloter 3 sebanyak 392 jamaah dan didampingi 9 orang petugas,” pungkas Syamsudin.


(Adv).

Simulasi Sispam Kota, Kesiapan Polda Banten Amankan May Day

Polda Banten Menggelar Simulasi Pengamanan Kota (Sispam Kota), Jelang Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.


Serang - Dalam rangka menghadapi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026, Polda Banten menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) bertempat di Lapangan Apel Polda Banten pada Senin (20/04).


Hadir dalam kegiatan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusuma, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Kasrem 064/Maulana Yusuf Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta Pejabat Utama Polda Banten


Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki bertindak sebagai penanggung jawab, Karoops Polda Banten Kombes Pol Yofie Girianto Putro sebagai ketua pelaksana, dan Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Edi Suranta Sinulingga sebagai koordinator simulasi.


Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa simulasi yang dilaksanakan merupakan bagian dari kesiapan Polda Banten dalam menghadapi peringatan May Day. 


"Dalam simulasi ini diperagakan tahapan eskalasi situasi, mulai dari kondisi kondusif, provokasi, pelemparan terhadap petugas, hingga pengrusakan dan penjarahan oleh pengunjuk rasa, termasuk potensi penyusupan kelompok anarko seperti yang terjadi pada Agustus–September 2025," ujar Irjen Pol Hengki. 


Selanjutnya, Kapolda Banten mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kesiapan Polda Banten bersama pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait. 



"Kegiatan ini merupakan wujud kesiapan Polda Banten bersama pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait dalam memberikan rasa aman kepada para buruh, sekaligus memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, dan prosedur melalui Latihan Sispam Kota dalam pengamanan unjuk rasa, baik saat May Day maupun kegiatan lainnya," lanjut Kapolda Banten. 


Kapolda Banten menjelaskan bahwa pihaknya mengacu pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, yang mengatur tahapan dalam pengamanan unjuk rasa. 


"Pengamanan unjuk rasa terdiri dari empat tahapan, yakni situasi hijau dengan pendekatan humanis oleh negosiator Polwan dan Dalmas awal, situasi kuning saat terjadi gangguan ringan yang ditangani dengan pengendalian diri dan Dalmas lanjut, situasi meningkat dengan penanganan oleh PHH Brimob, serta situasi merah atau anarkis yang ditindak tegas dan terukur oleh Brimob sesuai prosedur," jelas Irjen Pol Hengki. 


Irjen Pol Hengki menambahkan bahwa hasil rapat bersama serikat pekerja KSPSI hingga saat ini di wilayah Polda Banten tidak terdapat aksi unjuk rasa. 


"Sebagai gantinya, kami melaksanakan kegiatan positif seperti bakti kesehatan dan bakti sosial bersama TNI-Polri, pemerintah, dan masyarakat, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dan hiburan seperti mancing mania. Kegiatan ini digelar di Serang pada 3 Mei serta di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang pada 2 atau 3 Mei. Selain itu, kami juga mengawal buruh yang berangkat ke Monas, Jakarta, pada 1 Mei agar arus lalu lintas tetap lancar dan situasi kondusif," tambahnya. 


Diakhir, Kapolda Banten menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten agar tidak mudah percaya terhadap berita hoaks. 


"Mari kita bersama-sama melakukan pengecekan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Apabila membutuhkan klarifikasi, masyarakat dapat menghubungi call center pengaduan Polda Banten melalui nomor 110, kemudian tekan angka 0 untuk berbicara langsung dengan operator," tutupnya (Bidhumas).


(ADV).