Pemkot Serang Andalkan Insentif Pajak dan Pelayanan Terpadu untuk Pikat Investor

Pemerintah Kota Serang. 

SERANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Serang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan berbagai fasilitas kepada investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Serang.

"Komitmen kami memberikan kemudahan untuk para investor yang masuk ke Kota Serang. Selain menambah pendapatan, ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo," kata Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Sebagai bukti dukungan dan kemudahan akses investasi, Pemkot Serang juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 72 tahun 2023. "Kepastian usaha menjadi prioritas kami, dan Kota Serang telah menyiapkan karpet merah lewat Perwal nomor 72 tahun 2023," ujarnya. 

Dikatakan dia, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Menurutnya, Pemkot Serang berupaya menciptakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Pemerintah Kota Serang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami ingin memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan investor, mulai dari akses informasi peluang investasi, pendampingan perizinan hingga fasilitasi berbagai kebutuhan usaha," tuturnya. 

Budi menjelaskan, Perwal Nomor 72 Tahun 2023 mengatur sejumlah bentuk insentif dan kemudahan investasi. Salah satunya berupa insentif fiskal dan nonfiskal yang dapat diberikan kepada investor sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku.

Dalam regulasi tersebut, insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat pula peluang pemberian dana stimulan maupun bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk kemudahan investasi, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan atau lokasi usaha, hingga bantuan teknis.

Pemkot Serang juga membuka ruang percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Karena itu, kami berupaya membantu memberikan informasi yang dibutuhkan, termasuk peluang investasi, kesesuaian lokasi, proses perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait," ucapnya. 

Perkuat Layanan Terintegrasi

Selain memberikan kemudahan melalui regulasi, DPMPTSP Kota Serang juga memperkuat pelayanan melalui konsep Serang One Stop Services (SOSS).

Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga masyarakat maupun investor lebih mudah mengakses layanan pemerintah.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Serang juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih praktis. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan dari sejumlah instansi dalam satu tempat.

Budi menegaskan, pelayanan yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Menurutnya, kemudahan berusaha bukan hanya berkaitan dengan penerbitan izin, tetapi juga menyangkut dukungan pemerintah dalam membantu investor menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Investasi Berdampak pada Masyarakat

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa peningkatan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Serang.

Masuknya investasi diharapkan mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat perekonomian daerah.

Karena itu, Pemkot Serang terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah agar semakin dikenal oleh calon investor.

Kota Serang memiliki peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, industri pengolahan, pariwisata, hingga sektor ekonomi lainnya.

“Kami berharap semakin banyak investor yang melihat Kota Serang sebagai daerah yang memiliki peluang usaha menjanjikan. Pemerintah daerah siap mendorong terciptanya ekosistem investasi yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

DPMPTSP Kota Serang juga mengajak para pelaku usaha dan calon investor untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan serta berkonsultasi mengenai peluang investasi dan persyaratan perizinan.

Dengan dukungan regulasi, pelayanan terpadu, dan promosi potensi daerah, Pemkot Serang optimistis dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus mewujudkan Kota Serang sebagai kota investasi dan jasa. (Adv)

Atasi Permukiman Kumuh, CSR Perusahaan Bantu Perbaiki 109 Rumah di Kota Serang

Rumah hasil program perbaikan RTLH dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

   

KOTA SERANG – Pemerintah Kota Serang terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, kolaborasi tersebut telah menghasilkan penanganan sebanyak 109 unit RTLH sepanjang 2026. Program ini melibatkan sejumlah perusahaan, lembaga sosial, hingga badan wakaf yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKP Kota Serang, Ebi Baihaqi, mengatakan keterlibatan perusahaan melalui CSR menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, dukungan CSR memiliki peranan penting dalam mempercepat pencapaian target pengurangan kawasan kumuh. Sebab, kebutuhan penanganan permukiman tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

"CSR hadir untuk mengisi celah pembiayaan atau funding gap yang belum tercover oleh APBD. Dengan begitu, upaya penanganan kawasan kumuh bisa dilakukan lebih luas melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Ebi, Rabu, 4 November 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dan pihak swasta memiliki pembagian peran dalam pelaksanaan program tersebut. Pemkot Serang bertindak sebagai regulator, penyedia data kawasan kumuh, sekaligus menangani pembangunan infrastruktur utama atau skala makro, seperti jalan lingkungan dan drainase.
Sementara itu, perusahaan melalui program CSR dapat mengambil bagian dalam penanganan skala mikro berbasis masyarakat. Bentuknya antara lain perbaikan RTLH, program bedah rumah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sasaran.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPKP Kota Serang mengarahkan pelaksanaan CSR agar mengacu pada data kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota. Selain itu, daftar calon penerima bantuan juga harus melalui proses verifikasi.

Koordinasi juga dilakukan melalui Forum CSR Daerah untuk menyelaraskan rencana perusahaan dengan program pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan antara program CSR, APBD, maupun APBN.

"Perencanaan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kelurahan, RT/RW, dan warga perlu dilibatkan melalui Musrenbang maupun kegiatan lainnya agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan kolaborasi dengan dunia usaha akan terus diperluas. Hal tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi yang mendorong pencarian sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan dan pembenahan Kota Serang.

Pada 2026, sejumlah pihak telah berkontribusi dalam program perbaikan RTLH melalui CSR. Di antaranya PT Kawah Anugerah Property sebanyak 75 unit, YBM PT PLN UP3 Banten Utara dua unit, PT Alam Berkah Luhur Abadi empat unit, BSI satu unit, Wali Kota Serang dua unit, UPZ Kota Serang 16 unit, serta Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) sembilan unit.

"Dari berbagai kolaborasi tersebut, total penanganan RTLH melalui CSR sampai saat ini mencapai 109 unit. Ini menjadi bentuk keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman masyarakat," kata Arif.

Ke depan, Pemkot Serang berharap keterlibatan perusahaan tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah per unit. Kolaborasi tersebut diharapkan berkembang menjadi penanganan dalam skala kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan yang mendukung terciptanya permukiman layak, sehat, dan tertata.

Menurut Arif, keterlibatan dunia usaha dalam penataan kawasan permukiman juga perlu dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang. Lingkungan yang sehat dan tertata diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Pemkot Serang pun berharap semakin banyak perusahaan yang mengambil bagian dalam program tersebut. Dengan sinergi pemerintah dan dunia usaha, percepatan pengurangan kawasan kumuh di Kota Serang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBD. (Adv)

Pemprov Banten Kawal Distribusi Pupuk Subsidi, Petani Diminta Lengkapi Pendataan

Cegah Kelangkaan dan Produk Palsu, Pemprov Banten Awasi Ketat Kios Pupuk Pertanian.

BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk memastikan petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pendataan penerima, penyaluran di tingkat kios, hingga pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.

​Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten.

​Deden menekankan pentingnya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur yang tergabung di dalam KP3.

​Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten tercatat mencapai 42 persen untuk jenis urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen untuk NPK dari alokasi 45.500 ton, dan 24 persen untuk pupuk organik dari alokasi 1.770 ton.

​"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," kata Sekda Deden.

​Lebih lanjut, Sekda Deden menambahkan bahwa saat ini masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan. Langkah ini penting agar para petani di daerah dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan persyaratan administrasi.

​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saeful Bahri Maemun, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan pupuk adalah kondisi iklim yang berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terserap maksimal.

​Untuk mengatasi persoalan petani yang belum terdata di dalam kelompok tani, Dinas Pertanian akan memperkuat kolaborasi dengan para penyuluh di lapangan. Langkah ini diperlukan agar petani yang memenuhi syarat, tetapi belum terdata, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

​“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani, akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan dialokasikan jatahnya,” ujar Saeful.

​Selain memastikan akses, pengawasan juga difokuskan pada kualitas pupuk dan pestisida di pasaran. Saeful mengungkapkan bahwa petugas memantau kios-kios secara berkala setiap dua bulan, sekaligus mengambil sampel produk untuk diuji kelayakannya.

​“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.

​Terkait dengan peredaran produk ilegal, Saeful menjelaskan bahwa tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Ia pun mengimbau petani agar lebih waspada saat membeli pestisida, terutama yang dijual secara daring (online).

​"Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran, serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan dilindungi," pungkas Saeful.(Red)

Musrenbang Non-APBD Jadi Terobosan Banten, CSR Perusahaan Diarahkan untuk Kebutuhan Masyarakat

Pertama di Indonesia, Banten Pelopori Musrenbang Non-APBD untuk Sinergikan Dana CSR.

   BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD. Forum yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia ini menjadi terobosan strategis untuk menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan besar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan tersebut meliputi PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

​Andra Soni menegaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, dunia usaha memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung.

​"Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

​Melalui Musrenbang Non-APBD ini, pemerintah akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data terkait prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Sejumlah sektor yang dipetakan sebagai peluang kolaborasi antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan tengkes (stunting), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelestarian lingkungan.

​Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan ruang kolaborasi untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, usulan masyarakat, dan kemampuan dunia usaha. Ia menegaskan, peran forum murni sebagai fasilitator lintas sektor.

​“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

​Antusiasme dunia usaha terhadap inisiatif ini terbilang tinggi. Saat ini, sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR. Selain itu, kegiatan peluncuran ini dihadiri oleh 165 perwakilan perusahaan secara tatap muka dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

​Ke depan, Pemprov Banten dan Forum CSR menargetkan forum ini tidak berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi berlanjut menjadi agenda tahunan dengan program nyata, sasaran terukur, dan pelaporan yang transparan.

​“Dengan demikian, potensi dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Banten dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Jamil.(Red)

Komitmen Layani Warga, Kecamatan Walantaka Utamakan Pelayanan Maksimal

 

Camat Walantaka, Muslim Sholeh. 

​SERANG — Pemerintah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan bagi masyarakat. 

Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mendekatkan birokrasi kepada warga serta memastikan setiap urusan administrasi kependudukan maupun perizinan dapat diselesaikan dengan mudah dan tepat waktu.

​Camat Walantaka, Muslim Sholeh, menegaskan bahwa aparatur di wilayahnya dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip keramahtamahan, profesionalisme, dan integritas dalam melayani masyarakat sesuai arahan Walikota Serang Budi Rustandi dan Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia.

Menurutnya, kecamatan adalah garda terdepan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan warga sehari-hari.

​"Intruksi bapak Walikota Serang Budi Rustandi dan pak wakil, pelayanan maksimal bukan sekadar slogan, tetapi sebuah kewajiban moral bagi kami di Kecamatan Walantaka. Kami ingin memastikan setiap warga yang datang mengurus dokumen kependudukan, perizinan, atau keperluan administratif lainnya dilayani dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan," ujar Muslim Sholeh.

​Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, pihak kecamatan terus melakukan pembenahan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar alur birokrasi terasa lebih ringkas. 
Selain itu, para pegawai di lingkungan kantor camat secara berkala diingatkan untuk menjaga disiplin kerja serta memberikan senyum dan sapaan ramah kepada setiap pemohon.

​Muslim Sholeh juga mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan guna memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Dengan demikian, warga dapat merasakan efisiensi waktu tanpa harus menunggu terlalu lama.

​Tidak hanya berfokus pada internal pegawai, pihak Kecamatan Walantaka juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran yang membangun. 

Kotak pengaduan serta kanal komunikasi digital disediakan agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pelayanan publik.

​"Kami menyadari bahwa pelayanan yang baik lahir dari komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran dari warga sangat kami nantikan demi perbaikan pelayanan ke depan," tambahnya.

​Melalui komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang responsif dari Camat Muslim Sholeh, warga Kecamatan Walantaka diharapkan dapat menikmati kemudahan akses layanan pemerintahan yang semakin inklusif, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

Kapolda Banten Rangkul Ulama Muhammadiyah, Wujudkan Banten Aman dan Harmonis

ererat Silaturahmi dengan Tokoh Muhammadiyah, Kapolda Banten Kunjungi Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten.

 SERANG – Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd., pada Rabu (04/11/2026).

 Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan komunikasi dan kemitraan antara Polri dengan organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Banten didampingi Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Wirasto Adi Nugroho, Kabidkeu Polda Banten Kombes Pol Seffy Oktavia Brahma, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten menyampaikan pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan para tokoh agama sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjalin komunikasi dan memperkuat sinergi dengan para ulama serta tokoh agama. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus terpelihara sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat,” ujar Kapolda Banten.

Sementara itu, Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd. menyambut baik kunjungan Kapolda Banten beserta jajaran. Menurutnya, silaturahmi antara kepolisian dan organisasi keagamaan merupakan langkah positif dalam mempererat hubungan serta membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

“Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolda Banten beserta jajaran. Hubungan yang baik antara kepolisian dan organisasi keagamaan perlu terus dijaga karena keduanya memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Kami berharap komunikasi dan sinergi seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Kapolda Banten berharap sinergi antara Polri, organisasi keagamaan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Provinsi Banten.

Polda Banten berkomitmen untuk terus membangun kedekatan dan kemitraan dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif (Bidhumas).(Red)

Bang Andra Jadi Penggerak Ketahanan Pangan, Jalan Desa Banten Tembus 117 Kilometer

Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.

 Buka Nusantara Livestock dan Poultry Expo, Gubernur Andra Soni Paparkan Upaya Perkuat Ketahanan Pangan.Gubernur Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membangun ketahanan pangan.  Menurutnya, ketahanan pangan adalah memastikan rakyat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, terjangkau dan berkelanjutan. 

"Ketahanan pangan adalah kedaulatan ekonomi, keberlangsungan hidup petani dan peternak, serta kemampuan bangsa mengelola sumber daya dan teknologinya sendiri," kata Andra Soni dalam sambutannya pada Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026 di ICE BSD City Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2026). 

Andra Soni menjelaskan, untuk mencapai ketahanan pangan, Pemprov Banten terus meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.  Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun tujuh daeah irigasi sepanjang 6,90 kilometer.

"Irigasi ini mampu mengairi 881,28 hektare. Sedangkan anggaran yang gelontorkan sebesar Rp48,91 miliar," kata Andra Soni. 

Untuk upaya membangun ketahanan pangan, Pemprov Banten mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Bantuan tersebut mampu membangun 12 daerah irigasi sepanjang 81,80 kilometer yang mampu melayani sekitat 9.259 hektare. 

"Hasilnya, alhamdulillah, indeks layanan irigasi Banten meningkat dari 52,5 persen menjadi 62,45 persen," tutur Andra Soni. 

Selain itu, untuk membangun ketahanan pangan dilakukan dengan membangun konektivitas dari sawah ke pasar. Melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra merupakan infrastruktur ekonomi yang menekan biaya angkut, mempercepat distribusi, mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan posisi tawar petani. 

"Pada tahun 2025, Pemprov Banten berhasil membangun 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang 71 kilometer dan pada tahun 2026 dilanjutkan dengan membangun 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer," papar Andra Soni. 

Dalam kesemapatan tersebut, Andra Soni menyambut Nusantara Livestock dan Poultry Expo 2026. Ia berharap kegiatan tersebut, dapat melahirkan kerja sama yang konkret, investasi baru, alih teknologi dan kemitraan.  

"Semoga kegiatan ini bermanfaat besar bagi petani," ujar Andra Soni. 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono mengatakan, pertanian harus diarahkan menjadi industri modern yang mampu menghasilkan produk secara efisien, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. 

"Untuk itu, pengembangan pertanian dan peternakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola produksi konvensional," kata Sudaryono dalam sambutannya.

Sudaryono yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) optimis, pasar pertanian Indonesia akan mengalami perkembangan positif. Sudaryono menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan industri pertanian dalam negeri.  

"Permintaan hasil pertanian akan meningkat setelah ada program MBG," tutur Sudaryono. 

Sebagai informasi Nusantara Livestock.& Poultry Expo 2026 akan berlangsung pada 4 sampai dengan 7 November 2026. Pembukaan acara dilaksanakan dengan melakukan gunting pita oleh  Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Gubernur Banten yang juga Ketua DPD HKTI Banten Andra Soni, Direktur PT Debindo Global Expo, Rafidi Iqra Muhammad, dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.(Red)