Eni Sudaryani: PKK Harus Hadir dan Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Camat Curug Minta PKK Kelurahan Tak Sekadar Seremonial, Program Harus Berdampak.

SERANG - Camat Curug, Kota Serang, Eni Sudaryani, meminta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat kelurahan menyelaraskan program kerja dengan program pemerintah.

Menurutnya, PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Eni saat menghadiri pertemuan rutin sekaligus serah terima jabatan (sertijab) Ketua TP PKK Kelurahan di Kantor Kecamatan Curug, Kota Serang.

Dalam kesempatan itu, Eni mengingatkan para Ketua TP PKK Kelurahan agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. 

Ia menegaskan, PKK bukan sekadar organisasi perempuan, tetapi menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Ketua PKK Kelurahan harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. PKK merupakan mitra strategis pemerintah yang bergerak sampai ke unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga," ujar Eni.

Ia mengatakan, sinergi antara TP PKK Kelurahan, pemerintah kelurahan, dan TP PKK Kecamatan harus terus diperkuat. 

Koordinasi yang baik diperlukan agar seluruh program berjalan searah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Eni juga meminta seluruh kegiatan PKK di Kecamatan Curug selaras dengan visi dan misi Wali Kota Serang, terutama dalam mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, kader PKK memiliki peran langsung dalam mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan pendidikan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga.

Ia berharap pergantian kepengurusan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kinerja para kader PKK. 

Ketua yang baru juga diharapkan segera beradaptasi dan melanjutkan program pemberdayaan keluarga.

"Jangan hanya menjalankan kegiatan secara administratif. Pastikan setiap program memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Eni menambahkan, melalui kerja sama dan koordinasi yang baik, PKK dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pembangunan di Kecamatan Curug.

Dengan demikian, program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat keluarga dan mendorong masyarakat menjadi lebih sehat, mandiri, serta sejahtera. (ADV)

Tinawati: Satu Kepedulian Bisa Menyelamatkan Masa Depan Anak dari Kekerasan

Tinawati Andra Soni: Sekolah Harus Aman, Nyaman, dan Bebas dari Kekerasan.

SERANG - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. 

“Penguatan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) bentuk komitmen bersama untuk membangun sekolah yang ramah anak. Tumbuhkan keberanian untuk peduli, melapor, dan melindungi anak dari perundungan, kekerasan, maupun diskriminasi,” tegas Tinawati pada Pembukaan Penguatan TPPK pada Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (9/11/2026).

“Jangan diam ketika ada kekerasan. Sebab satu tindakan kepedulian kita bisa menjaga dan menyelamatkan masa depan seorang anak,” ujarnya menambahkan. 

Menurut Tinawati, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Banten, ia mengajak para orang tua untuk memperkuat ketahanan keluarga, termasuk membangun kemampuan ayah dan ibu dalam mengelola emosi anak di rumah. 

“Mitigasi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di rumah perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya. 

Penguatan TPPK diikuti oleh delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kolaborasi antara PKK, sekolah, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, diterima, dihargai, dan bahagia.

Pada kesempatan itu juga diserahkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMA Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Juara pertama diraih oleh SMA Negeri 8 Pandeglang. Juara kedua diraih oleh SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Juara ketiga diraih oleh SMA Negeri 6 Kota Serang.

“Penguatan TPPK dan Lomba Sekolah Sehat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas kekerasan,” ucap Tinawati

“Sekolah aman, anak nyaman, sekolah sehat, generasi hebat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata dan ladang kebaikan bagi masa depan anak-anak kita,” katanya.(Red)

926 Bendahara KDKMP se-Banten Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi, Wagub Tekankan Profesionalisme

Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, Pemprov Banten Gelar Sertifikasi Bendahara KDKMP.

BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi dari tingkat desa. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mewujudkan pemerataan, kemandirian, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

​"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa," ungkap Wagub Dimyati seusai membuka Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).

​Menurutnya, KDKMP mampu menambah dan menumbuhkan lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Jika ekonomi tumbuh dari bawah, hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pembangunan di tingkat daerah.

​"Dengan demikian, semuanya bergerak bersama. Tidak ada lagi sumber daya yang diam, tidak ada lagi sumber daya yang tidur," paparnya.

​Dimyati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memajukan KDKMP. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap mendukung penuh dan menjalankan kebijakan tersebut.

​"Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP," tegasnya.

​Lebih lanjut, Wagub Dimyati menyebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi bendahara KDKMP merupakan salah satu upaya krusial dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Bendahara adalah pilar penting dalam struktur organisasi koperasi sehingga harus diisi oleh sosok yang profesional dalam mengatur keuangan secara transparan dan akuntabel.

​"Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca," ujar Wagub Dimyati.

​Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif. Koperasi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi, Banten memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi masyarakat di desa dan kelurahan.

​"Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama," kata Zabadi.

​Oleh karena itu, tata kelola organisasi dinilai sangat penting. Peran bendahara bukan sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan mempertanggungjawabkan perputaran keuangan organisasi.

​"Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

​Di tempat yang sama, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyatakan bahwa KDKMP akan berjalan dengan baik apabila para pengurusnya, khususnya di bidang keuangan, mampu memberikan pelaporan yang rapi. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan terwujudnya tata kelola keuangan koperasi yang profesional.

​"Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi," tuturnya.

​Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 926 peserta yang dibagi ke dalam dua angkatan. Pelatihan angkatan pertama dilaksanakan pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara itu, angkatan kedua akan dilaksanakan pada 16–19 November 2026 dengan jumlah 596 peserta.

​"Pelatihan dilaksanakan selama empat hari. Rinciannya, tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," pungkas Agus Mintono.(Red)

BAPENDA Kota Serang Permudah Wajib Pajak, Pembayaran Bisa Lewat Marketplace hingga Gerai Ritel

Dari Indomaret hingga DANA, BAPENDA Kota Serang Perluas Akses Pembayaran Pajak Daerah.

SERANG – Masyarakat Kota Serang kini memiliki banyak pilihan untuk membayar pajak daerah. Tidak hanya melalui perbankan, pembayaran juga dapat dilakukan melalui dompet digital, marketplace, QRIS hingga gerai ritel modern.

Beragam pilihan tersebut disediakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

Kepala BAPENDA Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan kemudahan akses pembayaran menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Menurutnya, masyarakat memiliki kebiasaan transaksi yang berbeda-beda. Karena itu, penyediaan berbagai kanal pembayaran diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak.

"Kami berupaya memberikan pilihan seluas mungkin kepada masyarakat. Ada yang terbiasa menggunakan mobile banking, dompet digital, marketplace, dan ada juga yang lebih nyaman membayar melalui gerai ritel," ujarnya, Senin (2/11/2026). 

Adapun kanal pembayaran yang tersedia meliputi bank bjb, Bank Banten, BCA Mobile, Livin' by Mandiri, Tokopedia, Bukalapak, QRIS, Indomaret, Alfamart, LinkAja, OVO, DANA, serta Pos Indonesia.

Wahyu mengatakan, kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengikuti program Bebas Denda Pajak Daerah.

Program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026.

Dengan adanya program tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menunda penyelesaian kewajiban pajaknya.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang sudah disediakan. Silakan pilih cara yang paling mudah, tetapi tetap pastikan pembayaran dilakukan melalui kanal resmi," katanya, Senin (2/11/2026). 

BAPENDA berharap perluasan akses pembayaran tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Serang. (ADV)

Bukan Sekadar Jaga Tradisi, Kesti TTKKDH Curug Ukir Prestasi Nasional

Camat Curug Apresiasi Kesti TTKKDH, Seni Bela Diri Tradisional Tembus Panggung Presiden.

SERANG – Kiprah Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug, Kota Serang, dalam melestarikan seni bela diri tradisional sekaligus memperkenalkan budaya Banten mendapat apresiasi dari Camat Curug, Eni Sudaryani.

Organisasi seni bela diri tradisional tersebut dinilai berhasil menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Kesti TTKKDH Kecamatan Curug telah tampil dalam berbagai kegiatan, mulai dari tingkat lokal hingga mendapat kesempatan unjuk kebolehan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan Eni Sudaryani saat menghadiri kegiatan Keceran Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug. Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya pelestarian budaya dan pengembangan potensi generasi muda.

Menurut Eni, Kesti TTKKDH bukan sekadar organisasi seni bela diri, melainkan juga wadah untuk menjaga warisan leluhur dan membentuk karakter generasi muda.

Melalui kegiatan tersebut, para anggota dilatih memiliki kedisiplinan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya daerah.

Ia menilai perkembangan Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug patut diapresiasi. Terlebih, organisasi tersebut mampu memperluas kiprahnya dan memperkenalkan seni bela diri tradisional Banten kepada masyarakat yang lebih luas.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPC Kecamatan Curug, M. Ilham Rangga Pamungkas, bersama Ketua Padepokan Ahmad Yani atau yang akrab disapa Abah Ali Rozak, organisasi tersebut terus mengembangkan kegiatan dan memperkenalkan seni bela diri tradisional kepada masyarakat.

Keikutsertaan dalam berbagai pertunjukan di Kota Serang hingga kesempatan tampil di hadapan Presiden RI menjadi pencapaian yang membanggakan.

Capaian itu sekaligus membuktikan bahwa seni budaya lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendapat tempat di panggung nasional.

"Ini menjadi bukti bahwa potensi pemuda dan budaya dari Kecamatan Curug tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya mengapresiasi semangat seluruh pengurus dan anggota Kesti TTKKDH yang terus berjuang menjaga serta memperkenalkan warisan budaya kita," ujar Eni.

Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus mengembangkan organisasi serta melibatkan lebih banyak generasi muda dalam kegiatan pelestarian budaya.

Eni juga mendorong agar seni bela diri tradisional tidak hanya dipertahankan sebagai warisan masa lalu, tetapi terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi budaya, padepokan, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, kekayaan budaya Banten dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Semoga Kesti TTKKDH DPC Kecamatan Curug semakin sukses, terus berkembang, dan mampu membawa nama baik Kecamatan Curug serta Kota Serang melalui seni dan budaya tradisional," harapnya.

Dukungan pemerintah kecamatan terhadap Kesti TTKKDH diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian seni bela diri tradisional, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, karakter, dan prestasi melalui budaya lokal. (ADV)

Pemkot Serang Andalkan Insentif Pajak dan Pelayanan Terpadu untuk Pikat Investor

Pemerintah Kota Serang. 

SERANG,- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Serang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang.

Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan berbagai fasilitas kepada investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Serang.

"Komitmen kami memberikan kemudahan untuk para investor yang masuk ke Kota Serang. Selain menambah pendapatan, ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo," kata Wali Kota Serang Budi Rustandi.

Sebagai bukti dukungan dan kemudahan akses investasi, Pemkot Serang juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 72 tahun 2023. "Kepastian usaha menjadi prioritas kami, dan Kota Serang telah menyiapkan karpet merah lewat Perwal nomor 72 tahun 2023," ujarnya. 

Dikatakan dia, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Menurutnya, Pemkot Serang berupaya menciptakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Pemerintah Kota Serang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami ingin memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan investor, mulai dari akses informasi peluang investasi, pendampingan perizinan hingga fasilitasi berbagai kebutuhan usaha," tuturnya. 

Budi menjelaskan, Perwal Nomor 72 Tahun 2023 mengatur sejumlah bentuk insentif dan kemudahan investasi. Salah satunya berupa insentif fiskal dan nonfiskal yang dapat diberikan kepada investor sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku.

Dalam regulasi tersebut, insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat pula peluang pemberian dana stimulan maupun bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk kemudahan investasi, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan atau lokasi usaha, hingga bantuan teknis.

Pemkot Serang juga membuka ruang percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Karena itu, kami berupaya membantu memberikan informasi yang dibutuhkan, termasuk peluang investasi, kesesuaian lokasi, proses perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait," ucapnya. 

Perkuat Layanan Terintegrasi

Selain memberikan kemudahan melalui regulasi, DPMPTSP Kota Serang juga memperkuat pelayanan melalui konsep Serang One Stop Services (SOSS).

Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga masyarakat maupun investor lebih mudah mengakses layanan pemerintah.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Serang juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih praktis. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan dari sejumlah instansi dalam satu tempat.

Budi menegaskan, pelayanan yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Menurutnya, kemudahan berusaha bukan hanya berkaitan dengan penerbitan izin, tetapi juga menyangkut dukungan pemerintah dalam membantu investor menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Investasi Berdampak pada Masyarakat

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa peningkatan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Serang.

Masuknya investasi diharapkan mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat perekonomian daerah.

Karena itu, Pemkot Serang terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah agar semakin dikenal oleh calon investor.

Kota Serang memiliki peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, industri pengolahan, pariwisata, hingga sektor ekonomi lainnya.

“Kami berharap semakin banyak investor yang melihat Kota Serang sebagai daerah yang memiliki peluang usaha menjanjikan. Pemerintah daerah siap mendorong terciptanya ekosistem investasi yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

DPMPTSP Kota Serang juga mengajak para pelaku usaha dan calon investor untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan serta berkonsultasi mengenai peluang investasi dan persyaratan perizinan.

Dengan dukungan regulasi, pelayanan terpadu, dan promosi potensi daerah, Pemkot Serang optimistis dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus mewujudkan Kota Serang sebagai kota investasi dan jasa. (Adv)

Atasi Permukiman Kumuh, CSR Perusahaan Bantu Perbaiki 109 Rumah di Kota Serang

Rumah hasil program perbaikan RTLH dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

   

KOTA SERANG – Pemerintah Kota Serang terus memperluas kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, kolaborasi tersebut telah menghasilkan penanganan sebanyak 109 unit RTLH sepanjang 2026. Program ini melibatkan sejumlah perusahaan, lembaga sosial, hingga badan wakaf yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPKP Kota Serang, Ebi Baihaqi, mengatakan keterlibatan perusahaan melalui CSR menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, dukungan CSR memiliki peranan penting dalam mempercepat pencapaian target pengurangan kawasan kumuh. Sebab, kebutuhan penanganan permukiman tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

"CSR hadir untuk mengisi celah pembiayaan atau funding gap yang belum tercover oleh APBD. Dengan begitu, upaya penanganan kawasan kumuh bisa dilakukan lebih luas melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Ebi, Rabu, 4 November 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dan pihak swasta memiliki pembagian peran dalam pelaksanaan program tersebut. Pemkot Serang bertindak sebagai regulator, penyedia data kawasan kumuh, sekaligus menangani pembangunan infrastruktur utama atau skala makro, seperti jalan lingkungan dan drainase.
Sementara itu, perusahaan melalui program CSR dapat mengambil bagian dalam penanganan skala mikro berbasis masyarakat. Bentuknya antara lain perbaikan RTLH, program bedah rumah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sasaran.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPKP Kota Serang mengarahkan pelaksanaan CSR agar mengacu pada data kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota. Selain itu, daftar calon penerima bantuan juga harus melalui proses verifikasi.

Koordinasi juga dilakukan melalui Forum CSR Daerah untuk menyelaraskan rencana perusahaan dengan program pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan antara program CSR, APBD, maupun APBN.

"Perencanaan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kelurahan, RT/RW, dan warga perlu dilibatkan melalui Musrenbang maupun kegiatan lainnya agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kota Serang, Arif Rahman Hakim, mengatakan kolaborasi dengan dunia usaha akan terus diperluas. Hal tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi yang mendorong pencarian sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan dan pembenahan Kota Serang.

Pada 2026, sejumlah pihak telah berkontribusi dalam program perbaikan RTLH melalui CSR. Di antaranya PT Kawah Anugerah Property sebanyak 75 unit, YBM PT PLN UP3 Banten Utara dua unit, PT Alam Berkah Luhur Abadi empat unit, BSI satu unit, Wali Kota Serang dua unit, UPZ Kota Serang 16 unit, serta Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) sembilan unit.

"Dari berbagai kolaborasi tersebut, total penanganan RTLH melalui CSR sampai saat ini mencapai 109 unit. Ini menjadi bentuk keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman masyarakat," kata Arif.

Ke depan, Pemkot Serang berharap keterlibatan perusahaan tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah per unit. Kolaborasi tersebut diharapkan berkembang menjadi penanganan dalam skala kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur lingkungan yang mendukung terciptanya permukiman layak, sehat, dan tertata.

Menurut Arif, keterlibatan dunia usaha dalam penataan kawasan permukiman juga perlu dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang. Lingkungan yang sehat dan tertata diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Pemkot Serang pun berharap semakin banyak perusahaan yang mengambil bagian dalam program tersebut. Dengan sinergi pemerintah dan dunia usaha, percepatan pengurangan kawasan kumuh di Kota Serang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari APBD. (Adv)